Harga BBM-Elpiji Bakal Naik

Seiring Penerapan Pajak Karbon

KILAS BALIK

ICW Anggap Logika Arteria Dahlan Bengkok Soal OTT
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pernyataan Politikus PDIP Arteria Dahlan yang menyebut aparat penegak hukum tak boleh ditangkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) jika terlibat korupsi. Menurut ICW, ada yang salah dari cara berpikir Arteria Dahlan. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menjelaskan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.  

Polri Lakukan Deteksi Unggahan Ujaran Kebencian, Usai Dibobol Hacker
Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang melakukan deteksi terhadap unggahan yang mengandung narasi ujaran kebencian, hoaks, provokasi dan SARA. Namun, kasus bobolnya tiga server web dari subdomain milik Polri (polri.go.id) menjadi sorotan publik. Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengingatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan security awareness dan memperkuat sistemnya.

Uni Eropa Cabut Larangan Masuk Bagi WNI
Uni Eropa resmi cabut larangan kunjungan bagi warga negara Indonesia (WNI). Itu setelah persatuan negara tersebut memasukkan RI dalam daftar green list per Kamis (18/11). Selain RI, Uni Eropa juga memasukkan sebanyak 18 negara lain di green list atau bebas masuk. Ini langkah yang tepat mungkin bisa membuat negara menemukan keseimbangan antara mencegah penularan dan menjaga kesehatan masyarakat serta ekonomi tetap berjalan.

BISNIS

Harga BBM-Elpiji Bakal Naik, Bersamaan Penerapan Pajak Karbon

Foto: Antara/Agung Rajasa

Kementerian ESDM menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bakal naik seiring dengan penerapan pajak karbon. Diketahui, pajak karbon dikenakan pada perusahaan sektor energi fosil.

Dari sisi konsumen, ada potensi kenaikan harga sebesar Rp64 per liter dari BBM yang memiliki intensitas 2,13 kg CO2/liter.

Baca artikelnya di sini

*Admin

POLITIK

Pimpinan DPRD DKI Jakarta Belum Serahkan Surat PAW Viani Limardi

Foto: Antara

DPRD DKI Jakarta tidak kunjung melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Viani Limardi yang telah dipecat sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia. Pimpinan DPRD DKI diketahui belum menyerahkan surat keputusan PAW terhadap Viani kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI mengklaim sudah menyerahkan surat PAW atas Viani Limardi ke KPU DKI Jakarta. Namun, dia mengaku tidak ingat kapan surat itu dikirim pihaknya ke KPU DKI.

Baca artikelnya di sini

*Admin

ISU TERKINI

Pemprov DKI Hibah Rp486 juta ke Yayasan Ayah Wagub, Tuai Protes

Foto: Antara/Livia Kristanti

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah ratusan juta Rupiah kepada yayasan yang dipimpin ayah dari Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut lantas menjadi sorotan. Terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Forum warga juga mengkritisi DPRD DKI Jakarta yang seolah membiarkan Pemprov mengalokasikan dana hibah tersebut. Riza Patria PKP menjelaskan yayasan itu bukan yayasan milik pribadi atau keluarga.


Baca artikelnya di sini

*Admin

Kerah Biru: Warisan Batik Laweyan Kota Solo

Surat 5.45

Newsletter 5.45 Asumsi selalu yang pertama diklik setiap mengecek email di pagi hari. Selalu ada yang baru dan dengan penyajian khas yang enak dinikmati. Terus hadirkan bacaan bermutu!
*Ainuddin Chalik

Setiap Pagi ada saja berita yang bikin penasaran. Paling pas sebelum beraktifitas kerja
*Indriyanto Dwi Saputro

Bagi kami pendapatmu penting. Sampaikan ke bit.ly/surat545

Iklan Baris

Penting halal invitation. Buat yang masih bingung nyari bikin undangan, tanpa minimal order dan banyak bonus. phinvitation solusinya! hayuk deh bantu sebar rejeki lancar. aamiin

Lemari.lamaku. Thrifting online? Gaperlu takut! Harga, ramah di kantong. Gapercaya? Beli dulu coba

Mau pasang iklan gratis? Klik di sini