Anak Buah Eks-Mensos Ikut Minta Jatah Bansos

Minta Jatah Rp 2.000 per Paket Bansos

KILAS BALIK

Novel Laporkan TWK-KPK ke Komnas HAM
Novel Baswedan bersama pegawai KPK yang tak lulus TWK melaporkan kejanggalan tes tersebut ke Komnas HAM, Senin (24/5/2021). Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko menyebut laporan dilayangkan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes alih status pegawai KPK. Laporan ini adalah kelanjutan upaya Novel dkk untuk mencari keadilan setelah sebelumnya melaporkan pimpinan KPK ke Ombudsman.

Suu Kyi Muncul di Sidang
Pemimpin de facto dan aktivis demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi kembali muncul ke publik, Senin (24/5/2021). Kemunculannya pada sidang menghadapi dakwaan junta adalah kemunculan pertamanya sejak digulingkan pada 1 Februari 2021 lalu. Sebelumnya karena alasan keamanan, sidang Suu Kyi hanya digelar virtual. Dikutip CNBC, pengacara Suu Kyi, Thae Maung Maung, mengatakan bahwa Suu Kyi dalam kondisi yang baik.

Ali & Ratu Ratu Queens Tayang di Netflix
Iqbaal Ramadhan kembali muncul lewat film barunya "Ali & Ratu Ratu Queens". Film ini akan rilis pada 17 Juni mendatang di platform Netflix. Di sini ia akan beradu peran dengan Nirina Zubir, Asri Welas, Tika Pangabean, dan Happy Salma. Ali & Ratu Ratu Queens sendiri merupakan film ketiga yang diproduksi oleh Palari Films. Rumah produksi yang berdiri pada 2016 silam ini sebelumnya menggarap film Posesif (2017) dan Aruna & Lidahnya (2018).

HUKUM

Anak Buah Eks-Mensos Ikut Minta Jatah Bansos

Foto: Unsplash/Mufid Majnun

Terdakwa kasus korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19, Harry Van Sidabukke, menyebut anak buah eks-Mensos Juliari Batubara minta jatah Rp 2.000 dari tiap satu paket Bansos. Anak buah yang dimaksud adalah Matheus Joko Santoso yang saat ini juga sudah menjadi terdakwa.

Dikutip dari CNN, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021), Harry menyebut permintaan Matheus tidak disanggupinya dan akhirnya mereka bersepakat di angka Rp 1.500. 

Harry mengatakan secara keseluruhan memberikan uang fee senilai Rp1,28 miliar dari 1,59 juta paket yang dikerjakan oleh PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude yang mewakili dirinya.

"Rp1,28 miliar dari 1,59 juta paket yang dikerjakan oleh Pertani dan Mandala," ujar Harry 

Harry mengaku mengeluarkan fee sebesar Rp1,28 miliar dari uang sendiri yang didapat dari keuntungan proyek bansos Covid-19. Dalam hal ini ia bertindak sebagai penyuplai sembako. Ia mengklaim fee yang diberikan tidak memengaruhi kualitas maupun kuantitas sembako yang menjadi hak penerima manfaat.

"Barang tersebut harus approval dari Kementerian Sosial barang-barangnya," ucap dia.

Tanggapan Pengacara

Kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail, menilai fakta yang terungkap di persidangan sejauh ini belum ada keterangan yang mengungkapkan kalau perkara dugaan suap itu sampai ke tangan kliennya. Hingga sejauh ini dugaan suap itu hanya sampai di Matheus Joko Santoso. 

"Yang jadi persoalan kan sampai sekarang itu apakah betul ada uang yang sampai, dan sampai sekarang kan nggak ada saksi yang mengatakan itu," ujar Maqdir, Senin (24/5/2021).

*Irfan

POLITIK

Ganjar: Saya Pakai Medsos Sudah Lama

Foto:Instagram @ganjar_pranowo

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sedang jadi sorotan. Soalnya, gerak masifnya di media sosial dinilai sebagai cara untuk memuluskan ambisinya menjadi RI 1. 

Namun, Ganjar enggan mengomentari polemik itu. Dia hanya berucap singkat kalau aktivitasnya di media sosial sudah dilakukan cukup lama. Bahkan sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD.

"Saya kan ber-medsos sudah cukup lama, sejak jadi anggota DPR," kata Ganjar seperti dikutip dari Suara.com.

Menurut dia, masalah tidak diundangnya ia oleh DPD PDIP Jawa Tengah pun bukan masalah. Jawaban Ganjar menyiratkan, sebagai orang Jawa dia tidak akan datang kalau tidak diundang.

"Heleh, koyok ngono ditakonke, aku ki wong Jawa kok yo (Heleh, kayak gitu kok ditanyakan, saya ini orang Jawa kok ya)," kata Ganjar.

Sebelumnya, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memberikan konfirmasi tidak mengundang Ganjar Pranowo saat pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024 oleh Puan.

"Tidak diundang! (Ganjar Pranowo) wis kemajon (kelewatan), yen kowe pinter, ojo keminter," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, melalui siaran pers.

Berdasarkan susunan acara yang beredar di kalangan media tertulis jika undangan kegiatan pengarahan oleh Puan ditujukan kepada kepala daerah dan wakil kader se-Jawa Tengah kecuali gubernur. Khusus tulisan "kecuali gubernur" diberi tanda kurung.

*Irfan

BISNIS

Dilarang, Operator Uang Kripto Tangguhkan Operasi di China

Foto: Unsplash/Nick Chong

Larangan China pada mata uang kripto membuat sejumlah operator cryptocurrency seperti Huobi Mall dan BTC.TOP menangguhkan operasi di China. 

Mengutip CNN, Huobi Mall, bagian dari bursa cryptocurrency Huobi, mengatakan bahwa semua bisnis telah ditangguhkan. "Sementara itu, kami menghubungi penyedia layanan di luar negeri, untuk membuka jalan bagi ekspor rig penambangan di masa depan," kata Huobi Mall melalui komunitas resmi Telegram, dan meminta klien untuk tidak khawatir dan tenang.

BTC.TOP, kumpulan penambangan kripto, juga mengumumkan penangguhan bisnisnya di China dengan alasan risiko peraturan. Pendiri Jiang Zhuoer mengatakan dalam posting blog mikro melalui Weibo bahwa di masa depan, BTC.TOP terutama akan melakukan bisnis penambangan kripto di Amerika Utara.

"Dalam jangka panjang, hampir semua rig penambangan kripto China akan dijual di luar negeri, karena regulator China menindak penambangan di dalam negeri," ucap dia.

Bukan Hanya China

Selain China, sebetulnya tidak sedikit negara-negara di dunia yang juga melarang penggunaan mata uang ini sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah. Negara itu di antaranya Nigeria, Bolivia, Bangladesh, Taiwan, dan Turki.

Selain itu dilarang juga di Vietnam, Rusia, Thailand, Maroko, Korea Selatan, dan Nepal. Indonesia pun sebetulmya sudah melarang perdagangan kripto. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peringatan kepada investor terkait dengan maraknya investasi di aset kripto. Masyarakat diminta lebih hati-hati ketika memilih aset kripto, karena underlying ekonominya tidak jelas. 

Peringatan ini disampaikan OJK melalui akun sosial media Instagram yang dipublikasikan, Selasa (11/5/21). Dalam postingan tersebut, OJK memberikan penjelasan terkait keberadaan mata uang kripto sebagai jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

*Irfan

Pangeran, Mingguan: Nostalgia Cita Rasa Kuliner Belanda di Toko OEN

Surat 5.45

Artikel dengan muatan yang moderat.
*AL

Bagus mimin sy suka....heheheh
*Mirfan Gu

Bagi kami pendapatmu penting. Sampaikan ke bit.ly/surat545

Iklan Baris

LUPBA. mau ngemil kripik pisang sambil minum kopi? lupba punya semua!

Banana Krip Krip. keripik pisang renyah dan gurih? banana krip-krip pilihannya