Asumsi 5.45

Share this post
Mantan Wakil Presiden "Sindir" Presiden
545byasumsi.substack.com

Mantan Wakil Presiden "Sindir" Presiden

Asumsi
Feb 15, 2021
Share this post
Mantan Wakil Presiden "Sindir" Presiden
545byasumsi.substack.com

JK pertanyakan kebebasan berekspresi di era Jokowi

KILAS BALIK

Gaji 250 Juta
Heboh soal gaji Rp 250 juta bermula dari pertanyaan Jenny Jusuf melalui akun Twitter @JennyJusuf, soal pengasilan minimal calon pasangan. Lalu, akun Andrea Gunawan @catwomanizer menanggapi dengan menyebut angka Rp 250 juta. 

Jepang Dilanda Gempa
Gempa berkekuatan magnitudo 7,3 melanda sisi timur lepas pantai Fukushima, Jepang, Sabtu (13/2/21) tengah malam. Salah satu warganet Indonesia yang menetap di Jepang, mengunggah video detik-detik terjadinya gempa.

The Snyder Cut
Trailer film Justice League: The Snyder Cut akhirnya rilis, Minggu (14/2/21). Salah satu sosok yang mencuri perhatian dari video berdurasi 2:24 detik itu adalah karakter Joker yang diperankan Jared Leto. Film ini akan tayang 18 Maret mendatang di layanan streaming HBO Max.

NASIONAL

JK: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Foto: Istimewa

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) "menyindir" pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat harus lebih aktif mengkritik. Ia sekaligus menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).

Apa kata JK?
"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI, Sabtu (13/2).

Bagaimana kondisi demokrasi Indonesia?
Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. EIU menyatakan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10.

Pemerintah butuh kontrol
JK bilang pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia pun meminta PKS--sebagai partai oposisi--untuk melaksanakan kewajiban kritik itu agar fungsi kontrol terhadap pemerintah terus berjalan.

"Tanpa kontrol terhadap pemerintah, maka demokrasi tidak berjalan.”

Apa tanggapan Istana?
Menjawab pertanyaan JK, Jubir Jokowi, Fadjroel Rachman menyebut masyarakat harus paham undang-undang sebelum menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menjabarkan soal:

  • Pasal 28 J

  • UU No. 19/2016: tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, terutama Pasal 45a ayat (1), ayat (2)

  • UU No. 9/1998: tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Tapi, UU ITE justru dipermasalahkan
Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official, Rabu (10/2), menilai Jokowi seakan menutup mata terkait sederet kasus pembungkaman kebebasan berpendapat selama ini.

"Jadi seolah-olah bilang silahkan kritik, oke, anda boleh ngomong. Omongan anda dijamin oleh kebebasan, tapi setelah anda ngomong kami tidak jamin kebebasan anda, kira-kira begitu. Setelah ngomong kebebasannya ditunggu oleh UU ITE, ditunggu oleh Bareskrim," kata Rocky.

Sederet jerat UU ITE
Koalisi masyarakat sipil melaporkan, dalam kurun 2016-2020, UU ITE dengan pasal karetnya telah menimbulkan conviction rate atau tingkat penghukuman 96,8 persen (744 perkara). Sedangkan, tingkat pemenjaraan dari aturan ini mencapai 88 persen (676 perkara).

Desember 2020 lalu, Kepala Sub Divisi Paguyuban Korban UU ITE SAFEnet Muhammad Arsyad menyebut ancaman pasal karet UU ITE mengintai 99 persen pengguna internet di Indonesia. Adapun jangkauan pengintaian itu mengarah pada platform Facebook, Youtube, hingga Whatsapp. 

*Ramadhan Yahya

TERORISME

Riset BNPT 2020: Perempuan Paling Potensial Terpapar Radikalisme

Ilustrasi: Asumsi.co

Direktur Pencegahan BNPT periode 2007-2020 Hamli menyebut dari hasil riset BNPT pada 2020, perempuan ternyata lebih berpotensi terpapar paham radikalisme ketimbang laki-laki.

Seperti apa hasil risetnya?

  • Persentase perempuan yang terpapar paham radikalisme mencapai 12,3 persen.

  • Kaum laki-laki sebesar 12,1 persen.

  • Potensi generasi Z (rentang usia 14-19 tahun) terpapar radikalisme mencapai 12,7 persen.

  • Generasi millenial (berumur 20-39 tahun) 12,4 persen.

Apa penyebabnya?
Kaum perempuan dinilai lebih banyak menggunakan internet. Selain itu, perempuan mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar. 

"Sekarang ada fenomena ibu-ibu yang nganterin anaknya, itu banyak yang kena di kumpulan ibu-ibu, makanya offline dan online juga harus jadi konsentrasi karena finishing (penyebaran paham radikalisme) tetap di offline," kata Hamli dalam diskusi webinar The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR) bertajuk Intoleransi dan Ekstremisme di Media Sosial, Minggu (14/2).

Radikalisme mudah tersebar di internet

  • Rata-rata durasi masyarakat Indonesia mengakses internet adalah 1-3 jam sehari.

  • Mayoritas warganet atau pengguna internet pernah menerima informasi keagamaan via internet yakni sebanyak 82,8 persen.

  • Mereka juga aktif mencari konten keagamaan melalui internet, yakni sebanyak 77 persen.

  • Orang yang menerima konten keagamaan setiap hari persentasenya mencapai 16,6 persen.

  • Orang yang mencari konten keagamaan paling banyak melalui YouTube yakni 77,9 persen dan sosial media 47,3 persen.

Faktor penyebab radikalisme
Motivasi paling besar terhadap aksi radikalisme adalah berkaitan dengan agama, yakni sebesar 45,5 persen. Diikuti solidaritas komunal, balas dendam, separatisme, dan lainnya.

Eks teroris: blokir situs terkait radikalisme
Mantan pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas: "Saya melihat kurang tegasnya pemerintah maksudnya kurang banyak memblokir, saya harap Kominfo rajin blokir situs, media sosial atau apa saja konten yang berisi radikalisme atau yang mengarah terorisme, itu harus segera diblokir," katanya dalam kesempatan yang sama.

Strategi lain pencegahan: online dan offline
Pakar Terorisme Noor Huda Ismail menilai pencegahan secara daring (online) harus dibarengi dengan penanganan secara luring (offline). Pasalnya, muara penyebaran paham radikalisme juga banyak dilakukan melalui cara-cara offline.

"Bagaimana lawan narasi online? Ditutup, itu betul, tapi kalau yang saya pilih adalah critical voice orang yang sudah pernah terlibat terorisme itu, baik online dan offline itu yang kami jadikan untuk melawan narasi tersebut," katanya.

*Ramadhan Yahya

INTERNASIONAL

Trump Lolos dari Pemakzulan Kedua

Foto: Getty Images

Mantan Presiden AS Donald Trump kembali lolos dari sidang pemakzulan keduanya, Sabtu (13/2). Senat AS menyatakan Trump tidak bersalah atas tuduhan menghasut kerusuhan di Gedung Capitol Hill, 6 Januari 2021 lalu. 

Bagaimana hasil voting?
Sebanyak 57 suara senat sepakat menyatakan Trump bersalah, dan 43 senat menyatakan Presiden ke-45 AS itu tidak bersalah. 

Namun, hasil voting tersebut tak bisa menjatuhkan hukuman pada Trump karena tidak memenuhi syarat 2/3 suara, atau dibutuhkan 67 senat untuk bisa memakzulkan Trump.

Kemana senator Republik?
Dalam pemungutan suara itu, hanya tujuh dari 50 Senator Republik yang mendukung faksi Demokrat dalam menyatakan Trump bersalah.

Para pengacara Trump berargumen bahwa kata-kata Trump dalam aksi demonstrasi pada 6 Januari itu dilindungi oleh hak-hak kebebasan berpendapat.

Apa kata Trump?
"Gerakan historis, patriotis dan indah untuk Make America Great Again baru dimulai," kata Trump dalam pernyataan yang dikeluarkan tak lama setelah keputusan Senat tersebut.

Upaya gagal Demokrat
Trump sendiri menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden AS pada 20 Januari lalu. Hal itu membuat pemakzulan tidak bisa digunakan untuk menggulingkannya dari kekuasaan. 

Namun, saat itu Demokrat berharap untuk menyatakannya bersalah agar Trump bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan lima orang di kerusuhan Capitol Hill. Apabila dimakzulkan, Trump tidak akan bisa lagi menduduki jabatan publik di masa depan.

Apa dampak dari gagalnya pemakzulan ini?
Tentu saja jadi kemenangan bagi Trump. Dengan hasil ini pula, Trump otomatis masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden di Pemilu AS 2024.

Respons Presiden AS Joe Biden dan Nancy Pelosi 
Joe Biden: "Babak menyedihkan dalam sejarah kita ini mengingatkan kita bahwa demokrasi itu rapuh."

Ketua House of Representative AS Nancy Pelosi: "Apa yang kami lihat di Senat hari ini adalah sekelompok Republikan yang pengecut, yang tampaknya tidak memiliki pilihan karena mereka takut untuk mempertahankan pekerjaan mereka."

*Ramadhan Yahya

Pangeran Mingguan: Pandji Bikin Heboh Lagi

Surat 5.45

Bangun jam 5 dengar radio sambil nungguin 5.45. What a good morning!

*Yuan

Terimakasih telah konsisten menemani diri melalui email sukses :)

*Anto

Bagi kami pendapatmu penting. Sampaikan ke bit.ly/surat545

Iklan Baris

Embunihome. if you are looking for happiness in a small glass, choose one of our scented candles. it will accompany you in this rainy season <3.

Blackhat Burger. Makan burger layaknya yonko

Mau pasang iklan gratis? Klik di sini

Share this post
Mantan Wakil Presiden "Sindir" Presiden
545byasumsi.substack.com
TopNew

No posts

Ready for more?

© 2022 Asumsi
Privacy ∙ Terms ∙ Collection notice
Publish on Substack Get the app
Substack is the home for great writing