Jenderal vs Mayor di Kudeta Demokrat
Hati-hati, tensi politik sedang tinggi!
KILAS BALIK
Ampun Bang Jago Jadi 'Soundtrack' Kudeta Myanmar
Lagu hits Indonesia "Ampun Bang Jago" menggema di Myanmar. Yang bikin gagal fokus, lagu itu jadi 'soundtrack' kudeta militer di Myanmar yang dimainkan saat seorang perempuan sedang senam aerobik. Cocok?
Drama Kudeta Demokrat Berlanjut
Selepas AHY mengumumkan ada pihak lingkaran Presiden Joko Widodo yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, banyak pihak merespons. Dari mulai para petinggi Demokrat, hingga Menkopolhukam.
LinkedIn
Banyak warganet yang merasa diuntungkan dengan keberadaan job portal seperti LinkedIn. Menurut mereka, LinkedIn memperbesar peluang untuk dipanggil interview kerja. Bagaimana dengan kalian?
TERKINI
Jenderal vs Mayor di Isu Kudeta Demokrat
Foto: Istimewa
Partai Demokrat sedang dihantam isu perebutan kursi kepemimpinan. Senin (1/2/21), Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan politik--dari lingkaran Presiden Joko Widodo--yang ingin mengkudeta posisinya.
Kursi panas jelang Pilpres 2024
Nama Moeldoko--Kepala Kantor Staf Presiden--disebut-sebut ingin merebut kursi Ketua Umum Demokrat, sekaligus sebagai pembuka jalan menuju pertarungan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Tudingan-tudingan itu langsung ditepis Moeldoko.
Selain Moeldoko, ada empat orang terlibat
Setidaknya ada empat nama lain--kader aktif dan eks kader--yang diduga tergabung dalam gerakan politik tersebut. Adapun dugaan nama-nama yang sesuai dengan pernyataan AHY, di antaranya:
Eks Bendum Demokrat Muhammad Nazaruddin
Eks Sekjen Demokrat Marzuki Alie
Eks kader Demokrat Darmizal
Kader aktif Demokrat anggota DPR RI Jhoni Allen Marbun
Moeldoko disebut cocok pimpin Demokrat
Kalau rencana kudeta ini benar, tentu saja bakal menjadi masalah mengingat posisi Moeldoko bukan kader, apalagi ada dugaan pengambilan kekuasaan secara paksa di luar AD/ART yang disahkan serta dilindungi konstitusi.
Masalahnya, tensi politik jadi semakin panas manakala Forum Pendiri Partai Demokrat menyebut Moeldoko cocok jadi pemimpin partai berlambang bintang mercy itu. Moeldoko disebut sebagai sosok jenderal yang tidak memberikan psikis of barrier dan tidak berjarak dengan orang-orang lain.
Jenderal vs Mayor
Setelah isu kudeta ini mengemuka, setidaknya dua sosok yang paling disorot adalah AHY dan Moeldoko. AHY sebagai pihak yang terancam posisinya bakal didongkel dan Moeldoko sebagai pihak yang dituding akan merebut kursi Demokrat 1.
Situasi ini seperti menghadap-hadapkan Jenderal (Moeldoko) vs Mayor (AHY) dan memicu situasi yang rumit. Sebab kalau ditengok jauh ke belakang, Moeldoko punya hubungan baik dengan SBY, lalu kini berkhianat?
Hubungan baik Moeldoko dan SBY
Moeldoko dan SBY punya hubungan yang sangat baik. Cemerlangnya karier Moeldoko di TNI tentu tak lepas dari tangan dingin SBY.
Selaku presiden RI periode 2004-2014, SBY lah yang mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang telah pensiun dan sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono
SBY turun takhta, Moeldoko mendekat ke Jokowi
Situasi berubah selepas SBY tak lagi menjabat sebagai presiden. Moeldoko pun mendekat ke Jokowi. Jauh sebelum menjabat KSP saat ini, Moeldoko sudah beberapa kali digadang-gadang akan mengemban jabatan tertentu di bawah Presiden Jokowi. Berbagai posisi itu di antaranya:
Kandidat menko polhukam menggantikan Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno pada 2015, yang akhirnya jatuh ke tangan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat reshuffle kabinet pada 17 Januari 2018, barulah Moeldoko ditunjuk Jokowi menjadi KSP menggantikan Teten Masduki.
Ketika Jokowi ikut Pilpres kedua kalinya di tahun 2019, Moeldoko sempat digadang-gadang menjadi cawapres. Namun, Jokowi memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin.
Kandidat kuat menko polhukam dan menhan periode 2019-2024, meski lagi-lagi gagal.
Akhirnya Moeldoko kembali diplot sebagai KSP.
Apa benar tudingan AHY? Apa benar pula Moeldoko punya rencana merebut kursi putra SBY? Tentu saja ini akan terus jadi bola panas yang terus bergulir.
Yang jelas, tak ada pembenaran bagi siapapun yang berencana mengambilalih kekuasaan secara paksa karena akan sangat berbahaya bagi iklim demokrasi. Sementara bagi AHY--yang baru seumur jagung memimpin Demokrat--tak perlu panik, bila memang Demokrat se-Indonesia solid mendukungnya.
Kalau pun Pak Moeldoko mau jadi capres lewat Partai Demokrat, ya mesti bikin kartu anggota dulu, toh? Tentu saja cara ini lebih baik.
*Ramadhan Yahya
NASIONAL
Warga Amerika Jadi Bupati di Indonesia, Kok Bisa?
Foto: Istimewa
Sederet masalah di Pilkada 2020 ternyata nggak ada habisnya. Setelah masalah praktik politik uang, kisruh daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, TNI/Polri, kini muncul kasus baru. Ternyata ada kepala daerah terpilih yang berstatus WNA. Nah lho, kok bisa?
Jadi, Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwukore, ternyata berstatus Warga Negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap usai Bawaslu mendapatkan dokumen yang menegaskan status kewarganegaraan Orient.
Orient menang di Pilkada 2020
Orient berpasangan dengan Thobias Uly sebagai pasangan nomor urut 02 di Pilkada 2020. Berdasarkan data Sirekap KPU, Orient-Thobias meraup total 21.359 suara (48,3%).
Keduanya mengalahkan paslon nomor urut 01 Nikodemus H Riki Heke-Yohanis Uly Kale yang mendapatkan 13.292 suara (31,1%) dan paslon 03 Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba dengan 9.569 suara (21,6%).
Mendaftar pakai e-KTP WNI
Kabarnya, Orient menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia saat mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua. KPU NTT mengaku tidak mengetahui bahwa Orient sebenarnya merupakan warga negara AS.
Status diketahui dari Kedubes AS
Akhirnya, data dan dokumen soal kewarganegaraan Orient, didapat Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagihuma dari Kedutaan Besar AS di Jakarta.
"Jadi kami baru melakukan data bahwa saudara Orient P Riwu Kore adalah benar berkewarganegaraan AS. Itu dari Kedubes AS," kata Yudi, Selasa (2/2).
Bagaimana bisa terungkap?
“Jadi berkaitan dengan status ini, sebenarnya tidak ada laporan sih. Hanya patut dicurigai karena yang bersangkutan sudah cukup lama di AS sehingga Bawaslu sudah mewanti-wanti kepada KPU, ingat, jangan sampai ada masalah,” ucap Yudi.
Tunggu respons KPU RI
Usai mendapatkan jawaban dari Kedubes AS, Bawaslu Sabu Raijua mengirimkan surat ke KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan tingkat nasional berkaitan dengan sudah ditetapkannya Orient sebagai pemenang. Dari itu, nantinya pihak yang merasa berkepentingan dan dirugikan, untuk melakukan komplain.
Kecurigaan Bawaslu sebelum penetapan
Bawaslu Sabu Raijua sebetulnya sudah mencium kecurigaan sebelum penetapan bupati terpilih. Bahkan, Bawaslu juga sudah mengirimkan surat ke Imigrasi di Kupang dan kantor Imigrasi pusat untuk mencari tahu soal dugaan Orient masih berkewarganegaraan AS.
"Kami juga sudah sampaikan peringatan sebelum penetapan. Kami minta mereka agar jangan terburu-buru menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih, tetapi akhirnya ditetapkan juga," kata Yudi.
Sudah diselidiki sejak awal Januari
Bawaslu Sabu Raijua menyelidiki dugaan kewarganegaraan Orient itu sejak awal Januari. Sejak itu pula, Bawaslu mengirimkan surat ke Kedubes AS di Jakarta. “Namun baru ada konfirmasi dari Kedubes AS di Jakarta hari ini, setelah penetapan bupati terpilih,” kata Yudi.
Ada kah potensi pidana terkait kasus ini?
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar bilang ada potensi pidana dalam kasus Orient jika terbukti memalsukan identitas. Berikut alternatifnya:
Dugaan pelanggaran pemalsuan surat pasal 184 juncto 181 (UU Pilkada). Berpotensi melanggar pasal tersebut dan dapat dipidana 3-6 tahun.
Pasal 181 UU Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pilkada) mengatur sanksi bagi orang yang mengetahui surat palsu tapi menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Pelaku diancam penjara 36-72 bulan dan denda Rp36 juta sampai Rp 72 juta.
Pasal 184 undang-undang itu mengatur sanksi bagi orang yang menggunakan surat palsu sebagai syarat pencalonan. Orang itu diganjar 36-72 bulan dan denda Rp36 juta-Rp72 juta.
Pasal 164 UU nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Pasal itu menjelaskan sejumlah kondisi pelantikan calon terpilih. Calon terpilih tetap bisa dilantik meskipun sedang menjalani proses hukum. Jika sang calon terpilih berstatus sebagai terpidana, maka calon itu dilantik lalu langsung diberhentikan.
"UU Pemilihan tidak ada mekanisme khusus bagaimana calon terpilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat, berbeda dengan UU 7/2017 untuk konteks pileg ada ketentuan pergantian bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat dan penetepan KPU 'batal demi hukum'," kata Fritz.
Kini wewenang ada di tangan Kemendagri
Fritz berkata saat ini wewenang tindak lanjut ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, Bawaslu tidak bisa lagi bertindak karena Orient telah ditetapkan sebagai bupati terpilih.
"Soal pelantikan, itu adalah kewenangan Mendagri karena sudah ditetapkan dan tidak ada sengketa ke MK."
Dari kasus ini, tentu saja dengan mudah kita bisa menarik kesimpulan bahwa sistem data kependudukan kita masih amburadul. Kemendagri mesti cepat benahi data kependudukan sebelum kecolongan dan kejadian serupa terulang di masa mendatang.
*Ramadhan Yahya
INTERNASIONAL
Warga Perth Bingung: Baru Lockdown, Malah Kebakaran Hutan
Foto: AP
Malang betul nasib warga Perth--kota terbesar keempat di Australia--hari-hari ini. Selang beberapa hari setelah Pemerintah Kota Perth menerapkan lockdown karena COVID-19, beberapa penduduk terpaksa meninggalkan rumah karena kebakaran hutan yang melanda pinggiran kota, Selasa (2/2).
Apa pemicu kebakaran?
Pejabat setempat mengungkapkan bahwa api di timur laut Perth mulai terlihat pada Senin (1/2). Kobaran api ini dipicu oleh kondisi panas, kering, dan berangin, seperti dikutip dari The New York Times, Selasa (2/2).
Seberapa luas lahan terbakar?
Pihak berwenang menyebut hingga Selasa sore, hampir 20.000 hektar lahan telah dilalap api. Lusinan properti juga hancur dan seorang petugas pemadam kebakaran dirawat di rumah sakit karena menghirup asap.
Bahkan, orang-orang di pusat Kota Perth melaporkan hujan abu turun dari langit yang kuning. Padahal, pusat kota berjarak lebih dari 30 kilometer dari pusat kebakaran.
City of Swan terdampak paling parah
Adapun, City of Swan merupakan kota metropolitan di Perth yang mengalami kerusakan paling parah akibat kebakaran. Pihak berwenang mengatakan, lebih dari 250 petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api.
Namun, akibat angin kencang dan minimnya personel karena sedang melindungi orang dan properti, api belum dapat ditekan.
Warga bingung: mau lockdown atau keluar rumah
Lalu, api mulai tidak terkendali sekitar Selasa pukul 02.00 waktu setempat. Merespons keadaan ini, penduduk merasa bingung karena tidak yakin ke mana mereka harus pergi sehubungan ditetapkannnya aturan lockdown.
“Kami berharap salah satu musibah saja yang terjadi, bukan keduanya,” kata pekerja perhotelan Gemma Martin yang mengungsi bersama dua anaknya yang berusia 3 dan 11 tahun.
Dua bencana bikin situasi berantakan
Saat ini, penduduk pinggiran Kota Perth yang menjalankan lockdown, termasuk orang-orang yang telah diperintahkan untuk diisolasi, diminta untuk segera mencari perlindungan. Mereka yang tidak dapat kembali ke lokasi karantina dalam waktu satu jam diminta untuk memberi tahu polisi bahwa mereka telah pindah.
“Sangat jelas bahwa kami perlu mengungsi, tetapi tidak begitu jelas ke mana kami harus pergi,” ucap Martin yang meninggalkan rumah ke pusat evakuasi.
Bagaimana nasib aturan lockdown saat kebakaran?
Wali Kota City of Swan Kevin Bailey mengatakan, api masih sangat aktif, agresif, dan di luar kendali. Ia menyebut, tidak realistis untuk meminta warga mematuhi lockdown di zona kebakaran yang mematikan.
“Sebaliknya, orang harus pergi ke rumah teman atau anggota keluarga jika memungkinkan, atau jika tidak, ke pusat evakuasi di mana pihak berwenang bekerja dalam protokol sebaik mungkin," kata Kevin.
Wakil Komisaris Western Australia’s Fire and Emergency Services Craig Waters mengatakan, pihaknya membatasi jumlah pemadam kebakaran yang dapat bepergian bersama dengan kendaraan karena COVID-19.
Waters mengatakan, perubahan iklim membuat kebakaran hutan Australia lebih sulit untuk dilawan. "Kami tidak bisa menanganinya. Bahkan, bahaya di wilayah timur laut Perth saat ini juga belum diketahui kapan redanya,” kata Waters.
*Ramadhan Yahya
Waspadai Penipuan Perbankan!
Surat 5.45
Ada tertulis “manusia bukan hidup dari roti saja.” ternyata ada benarnya juga, sebab manusia hidup juga dari tiap-tiap informasi yang ditulis oleh Asumsi setiap pagi! Terima kasih, sungguh untuk 5.45 yang sama segarnya dengan udara pagi!
*Liafransis
Ringkas, singkat, tidak bertele-tele, enak dibaca, thanks asumsi 5.45.
*Rocha
Bagi kami pendapatmu penting. Sampaikan ke bit.ly/surat545
Iklan Baris
Moonpie Trinkets. Selling accessories and other cute petite things..
Lanjalan travel. Kamu #dirumahaja, kita keliling dunia! 🌎🚀 Jadi, mau lanjalan ke mana kita? -- Upcoming tours: ke jepang dan paris, makan mochi dan Crêpes au chocolat (´・ω・`)
Mau pasang iklan gratis? Klik di sini