Permintaan Maaf Pemerintah (Inggris) ke Publik saat Gagal Mengatasi Pandemi
Bisnis Gelap di Tengah Pagebluk
KILAS BALIK
Pabrikmu seperti apa dan gimana hasil produknya?
Bahkan sekelas Boris Johnson pun meminta maaf secara terbuka ketika penanganan pandemi tak berjalan maksimal. :(
TERKINI
Pintu Calon Independen Makin Tertutup dengan Revisi UU Pilkada?
Ada yang bermasalah dari draf revisi UU Pilkada yang masuk program legislasi nasional (prolegnas).
Apa itu?
Salah satu pasal menyebut bahwa syarat untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah adalah dengan wajib menjadi anggota partai politik. Hal ini tidak dijumpai di aturan sebelumnya.
Mengapa bermasalah?
Beberapa pihak mengatakan bahwa ketentuan tersebut hanya jadi pintu masuk partai dan oligarki melanggengkan kekuasaan, sekaligus menutup alternatif calon dari kalangan independent. Pendeknya, bila nantinya disetujui saat pembahasan di DPR, ketentuan “wajib berasal dari anggota partai politik” ini dapat membawa mundur demokrasi.
Bagaimana memang kondisi calon independen sejauh ini?
Menyedihkan. Pada Pilkada 2020 kemarin, terdapat 68 pasangan calon dari jalur independen, dan hanya enam yang sukses menang. Persentasenya tak sampai 10 persen.
Angka itu menurun ketimbang helatan lima tahun sebelumnya, di mana persentase kemenangan calon independen menyentuh 14,4 persen.
Jalan calon independen untuk jadi kepala daerah memang tak mudah. Ini tak lepas dari persyaratan yang ditetapkan pihak penyelenggara. Di level gubernur, misalnya, calon independen di daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 0 hingga 2 juta, mesti memperoleh dukungan minimal 10 persen. Berturut-turut: 8,5 persen (DPT 2-6 juta), 7,5 persen (6-12 juta), 6,5 persen (lebih dari 12 juta).
Sedangkan di level bupati dan wali kota, calon independen harus menggalang dukungan 10 persen (DPT 0 sampai 250 ribu), 8,5 persen (250-500 ribu), 7,5 persen (500 ribu-1 juta), dan 6,5 persen (di atas 1 juta).
*Faisal Irfani
NASIONAL
Menunggu Kiprah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer di Indonesia
Rencana penting tengah digodok oleh Kejaksaan Agung: membentuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Sejauh ini, rencana tersebut sudah masuk Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Jokowi.
Sebagaimana namanya, nantinya, Jampidmil ditugaskan untuk mengurusi perkara pidana di lingkungan TNI.
Sampai sekarang, perkara pidana di lingkup TNI dilakukan oleh Peradilan Militer. Sementara untuk mekanisme penuntutannya dijalankan lembaga oditurat.
Lembaga oditurat sendiri adalah badan di lingkungan militer yang menjalankan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan serta penyidikan. Keduanya berdasarkan pelimpahan dari panglima.
Namun, kondisi ini sering kali tidak berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya: keterbatasan relasi fungsional antara oditurat dan kejaksaan.
Kekurangan itulah yang diharapkan dapat ditutup dengan keberadaan Jampidmil.
Rencana pembentukan Jampidmil, sebetulnya, sudah muncul sejak 2000-an.
Harapannya, dengan adanya Jampidmil, kesenjangan antara penuntutan perkara sipil dan militer mampu dihindari, yang akhirnya mendorong terealisasinya satu kesatuan penuntutan (single prosecution system) dalam sistem hukum di Indonesia.
*Faisal Irfani
NASIONAL
Makin Maraknya Jual-Beli Hasil Swab Test Palsu
Ketentuan yang mengharuskan masyarakat membawa hasil swab test bila ingin bepergian ke luar kota ternyata menimbulkan efek buruk: jual-beli hasil surat swab test palsu.
Baru-baru saja, Polda Metro Jaya meringkus delapan orang yang menjalankan bisnis gelap ini. Para pelaku memanfaatkan media sosial seperti Facebook dalam melakukan aksinya.
Pembelian surat swab test palsu itu hanya memerlukan KTP saja, dan dibanderol seharga Rp75 ribu untuk swab antigen dan Rp900 ribu untuk PCR.
Ini bukan kali pertama pihak berwajib membuka tabir gelap bisnis jual-beli surat swab test. Sebelumnya, polisi menciduk belasan orang yang terlibat dalam sindikat jual-beli surat swab test di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka yang ditangkap bekerja sebagai petugas rapid test di Terminal 2 hingga karyawan Lion Air.
Mereka mematok harga mulai dari Rp50 ribu sampai Rp250 ribu per satu surat.
Pemerintah tak tinggal diam. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soetta, ambil contoh, bakal menerapkan sistem baru supaya tak lagi kecolongan. Pada Februari mendatang, mereka direncanakan meminta setiap fasilitas kesehatan yang menerbitkan hasil tes untuk mengunggah dokumennya ke Electronic Health Alert Card (e-HAC).
*Faisal Irfani
Segala Tentang Pervaksinan yang Lo Perlu Tahu
Asumsi Bersuara kedatangan kembali dr. Dirga Sakti Rambe untuk menjelaskan tentang klaim simpang siur perihal vaksin. Bagaimana efek sampingnya? Apakah vaksin bisa jadi jawaban untuk Indonesia agar tidak jadi endemi?
Simak di sini, ya~
Asumsi Distrik kembali lagi. Kali ini kita pergi ke Tanah Abang~
Surat 5.45
Makasih asumsi surat cinta tiap paginya bikin mood jadi oke :)
*Fauzan
Setiap pagi, sesampainya di kantor, buka PC.. 5.45 di atas surel kerjaan prioritasnya, krn kadang kabar tentang nasibku sbg pekerja dan manusia ada di sana.
*Sinta
Bagi kami pendapatmu penting. Sampaikan ke bit.ly/surat545
Iklan Baris
ruangselesa. cari outer ala kimono jepang?
royalshouse. pengetahuan tentang konstruksi dan renovasi rumah
Mau pasang iklan gratis? Klik di sini