Kelaziman baru
Bisakah kita menyintas?
Aparat mengawal "New Normal"
Empat provinsi dipilih, tapi tak ada penjelasan kenapa
Pemerintah berencana mengerahkan ratusan ribu aparat TNI dan Polri ke empat provinsi untuk mengawal masyarakat menyongsong kelaziman baru (new normal) selama pandemi COVID-19. Rencana ini dibeberkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam jumpa pers di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, hari ini (26/5).
Rinciannya, 340 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk 1.800 titik yang tersebar di 25 kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. “Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata," tutur Hadi.
“Pendisiplinan protokol kesehatan” tersebut akan dilakukan secara bertahap. Aparat akan menyisir sarana transportasi publik, pusat perbelanjaan, dan tempat umum seperti restoran. Beberapa protokol yang akan mereka terapkan adalah penggunaan masker, menjaga kebersihan, hingga pembatasan pengunjung.
"Kita atur, contohnya adalah mal berkapasitas seribu, akan kita izinkan 500 saja dan kita awasi. Termasuk rumah makan, 500 hanya 200. Kerja sama TNI/Polri dan pemda, termasuk koordinasi gugus tugas," ucap Marsekal Hadi.
Dalam jumpa pers saat meninjau kesiapan penerapan kelaziman baru di Mall Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah ingin “produktif tapi aman” dari COVID-19. "Kita ingin TNI-Polri ada di setiap keramaian, untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan," tuturnya.
Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyangkal bahwa pemerintah telah memiliki kebijakan khusus tentang kelaziman baru. "Sekarang ini pemerintah, saya katakan sebagai Menko Polhukam, ada wacana, belum keputusan wacana bagaimana tentang new normal ini," ucap Mahfud dalam sambutannya di acara Halal Bihalal UNS, Selasa (26/5).
Meskipun begitu, Mahfud menyatakan pemerintah pusat telah menerima tiga permodelan matematis terkait penyebaran COVID-19 dalam sidang kabinet. Model tersebut dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.
"Dan ketemu semua. Oh, ini ada penurunan kalau ada pembatasan gerakan. Semua bisa dihitung, Jakarta kan sekarang 0.9, tapi di sisi lain ada yang tinggi sekali seperti di Gorontalo, di Jatim," kata Mahfud.
Wacana memuluskan transisi menuju kelaziman baru ini dikritik oleh epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Dr. Pandu Riono. Kata Pandu, seharusnya pemerintah melakukan pendidikan publik soal apa yang dimaksud dengan “new normal” alias kelaziman baru sebelum melakukan pendisiplinan.
“Kita bicara normal baru, memangnya ada normal yang lama? Bagaimana kondisi ini diimplementasikan dalam masing-masing sektor?” ucap Pandu. “Mungkin [langkah ini] memang sifatnya edukasi, tapi yang melakukan edukasi adalah tentara.”
Bagi Pandu, pendisiplinan dan edukasi publik yang ideal sudah terlambat. Seharusnya, intervensi dilakukan sejak lama. “DKI Jakarta, misalnya, sempat mengalami penurunan pertumbuhan kasus secara signifikan, kemudian saat terjadi perubahan perilaku masyarakat, selama bulan Ramadan tren penurunan terhenti,” ungkap Pandu.
Namun, ia memahami kenapa pemerintah ragu menerapkan pendisiplinan menjelang Ramadan. “Kalau berkaitan dengan agama dan kepercayaan kan berpotensi menimbulkan konflik. Kalau habis ini dilakukan kan aman, karena tidak ada event besar yang berbasis keagamaan,” lanjutnya.
Ia pun menyoroti keputusan Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan bersamaan dengan pengumuman menggandeng aparat. “Kalau dipikir-pikir, buat apa presiden lihat mal?” tanyanya. “Mungkin pusat kegiatan ekonomi mau dibuka, dan sektor ekonomi ritel paling parah. Karena stok baju lebaran tidak laku.”
Pemilihan Gorontalo, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat sebagai empat provinsi percontohan yang disatroni aparat juga mengundang pertanyaan. Pasalnya, di atas kertas, keempatnya bukan wilayah dengan jumlah kasus positif terbanyak.
Menurut data Kemenkes akhir pekan (24/5) lalu, misalnya, provinsi di luar Jawa yang paling babak belur akibat COVID-19 adalah Papua (556 kasus), Kalimantan Selatan (599), Sumatera Selatan (736), dan Sulawesi Selatan (1296). Adapun di pulau Jawa, kondisi di Jawa Timur (3886 kasus) jauh lebih parah ketimbang Jawa Barat (2113 kasus).
Keempat wilayah tersebut juga telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di Jawa Barat, PSBB berlangsung di berbagai wilayah sejak 15 April 2020, mengacu pada Pergub Jabar No. 27 tahun 2020, dan diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Di Sumatera Barat, PSBB tahap pertama dimulai pada 22 April 2020 dan diperpanjang hingga 29 Mei 2020.
Permintaan PSBB Gorontalo sempat ditolak Menkes Terawan Agus Putranto, sebelum akhirnya diterima pada 28 April 2020. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie juga telah memperpanjang PSBB Gorontalo sampai 1 Juni 2020.
DKI Jakarta adalah provinsi pertama yang menerapkan PSBB di Indonesia. PSBB tahap pertama diterapkan di ibu kota pada 10 April dan terus diperpanjang hingga 4 Juni 2020.
Kata Pandu, boleh jadi pemerintah justru hendak mengawal pelonggaran PSBB di keempat wilayah tersebut sebab ada indikasi penurunan jumlah kasus di sana. “Gorontalo saya tidak tahu persis, tapi tiga wilayah lain itu cenderung menurun pertumbuhan kasusnya,” ucap Pandu. “Kalau tidak terjadi apa-apa, seharusnya awal Juni memang mulai bisa dilonggarkan.”
Khusus DKI Jakarta, risiko lain yang patut dipertimbangkan adalah arus balik pemudik. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa menurut pantauan pemerintah, kasus COVID-19 di DKI Jakarta sebenarnya berangsur-angsur menurun. “Tapi kalau pemudik kembali lagi ke Jakarta dan bawa penyakit, bisa jadi gelombang kedua," tuturnya dalam konferensi pers BNPB, hari ini (26/5).
Dalam kasus Jawa Barat, penerapan PSBB telah menekan jumlah penyebaran COVID-19. Akhir pekan lalu (24/5), Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan bahwa jumlah kabupaten/kota Jabar yang zona merah menurun dari 27 hingga 3 daerah saja. Sedangkan, 5 kabupaten/kota berhasil masuk jadi zona biru.
Namun, bukan berarti pemerintah sudah bisa berpuas diri. Menurut Gugus Tugas Penanganan COVID-19, sebetulnya belum ada satu pun wilayah di Indonesia yang layak menerapkan kelaziman baru. Meski penurunan kasus atau melambatnya pertumbuhan kasus merupakan indikasi positif, bukan berarti wilayah-wilayah tersebut siap melonggarkan PSBB.
Wiku Adisasmito mengatakan salah satu syarat suatu wilayah dinyatakan siap melaksanakan aktivitas sosial ekonomi adalah jika mengalami penurunan jumlah kasus positif setidaknya 50 persen selama dua minggu sejak puncak terakhir.
Adapun dalam data yang dipaparkannya (26/5), angka ini belum dicapai wilayah manapun. Jawa Timur mengalami kenaikan 133 persen, Jawa Barat naik 110 persen, Jawa Tengah naik 15,5 persen, DKI Jakarta “baru” turun 17,6 persen, dan Yogyakarta turun 41 persen.
Hari ini, Indonesia mencatat 415 kasus baru positif COVID-19 dalam sehari, dengan jumlah keseluruhan 23.165 kasus, 1.418 orang meninggal dunia, dan 5.877 pasien dinyatakan sembuh. Terdapat 65.748 orang dalam pemantauan (ODP) dan 12.022 pasien dalam pengawasan (PDP). COVID-19 telah menyebar ke 34 provinsi dan 406 kabupaten/kota.
*Raka Ibrahim
Keduanya sama-sama bingkisan. Kenapa namanya berbeda?
Bantu kami sebar kebaikan tiap pagi: bit.ly/545Asumsi
Surat 5.45
Yth. Tim Asumsi 5.45. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas asupan informasi dan artikel-artikel berkualitas yang disuguhkan setiap pagi. Bagi saya, tidak mudah saat ini untuk menemukan artikel-artikel berkualitas apalagi dari media berita yang berbasis online. Sebagai pembaca setia 5.45, saya ingin turut berkontribusi kepada media ini dengan memberikan tanggapan saya terkait artikel yang ditulis oleh Permata Adinda.
Di dalam artikel yang membahas serial animasi Nussa-Rara dan bagaimana cerita anak-anak diproduksi saat ini, saya merasa penulis menitikberatkan artikelnya pada pendapat seseorang yang menyatakan bahwa cerita anak-anak seharusnya tidak perlu ditanami nilai-nilai orang dewasa, atau nilai-nilai yang diinginkan oleh orang dewasa untuk diserap si anak.
Menurut saya, pemikiran tersebut problematik pada dua hal yaitu: 1. Anak-anak adalah bagian terpenting dari proses perkembangan manusia, di mana pada fase ini, mereka belum mempunyai kematangan psikologis, sehingga masih sangat mungkin untuk belum sepenuhnya mampu membedakan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, bagi saya penanaman nilai-nilai moral sejak anak-anak menjadi hal yang sangat penting, karena pada fase inilah aktualisasi dan internalisasi nilai itu terjadi. kita tentu tidak ingin anak-anak kita justru menyerap nilai-nilai buruk, misalnya dari kasus pembullyan anak-anak terhadap temannya atau banyaknya anak-anak yang sudah pacar-pacaran di usia dini. Hal-hal tersebut terjadi karena anak tidak mempunyai tontonan dan asupan cerita yang sesuai dengan usianya dan mereka secara psikologis belum mampu memfilter nilai-nilai buruk pada tayangan atau cerita non-anak. Sehingga, menurut saya penting untuk menyisipkan nilai-nilai moral yang baik agar sebagai usaha untuk menanamkan kebaikan pada anak-anak. Kedua, cerita anak dengan disisipi nilai moral tidak serta merta mereduksi keramah-anak-an, atau cerita anak sebagai teman, seperti yang dinyatakan oleh Reda Gaudiamo. Misalnya, kita generasi 90an tumbuh dengan cerita-cerita si kancil dan buaya, cerita rakyat, tetap bisa menerima dan menikmati cerita tersebut, bahkan tidak jarang kita minta diceritakan berulang-ulang. Justru, dari cerita-cerita tersebut kita mendapat banyak pelajaran kebaikan sejak kecil, dan toh masa kecil kita masih indah-indah saja. Terakhir sebagai penutup, mmenurut saya penting untuk sejak dini menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak baik nilai kebaikan yang bersifat universal maupun yang spesifik ke suatu agama tertentu, dan platform cerita anak seperti Nussa-Rara dan lainnya bisa menjadi media yang baik, menyenangkan, dan ramah anak untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.
*Muhammad Iqbal Maulana
Saya membaca artikel 5.45 tanggal 21 Mei 2020 sehari setelah nonton film My Neighbor Totoro (terima kasih Netflix!). Saya setuju dengan pendapat Reda Gaudiamo, cerita anak dibuat untuk dapat mengerti dan menjadi teman bagi anak-anak itu sendiri. Totoro mengingatkan saya dengan masa kanak-kanak yang polos betulan, penuh imajinasi dan banyak keseruan. Begitu pula dengan novel atau cerpen yang dulu saya lahap, yang menyenangkan, tidak mendikte, dan memang apa adanya. Seperti cerita dua tikus Timothy dan Sarah, Boli si Kuda Nil, Harry Potter, novel-novel Enid Blyton, dan banyak lagi.
Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapat akses ke film dan novel/novelet tersebut. Maka TV jadi media paling mudah digapai (tidak semua orang bisa terpapar konten YouTube atau Facebook yang bermutu), terutama di Sumba, tempat saya tinggal sementara. Kalau dulu, khusus setiap Minggu pagi saya selalu menanti Doraemon dan Chibi Maruko Chan. Sekarang, biarpun sudah hampir 30 tahun, saya masih suka aja nonton Upin-Ipin.
*Tyas
Bagi kami pendapatmu penting. Sampaikan ke bit.ly/surat545
Kalau kamu punya informasi penting tentang kesalahan penanganan wabah COVID-19 di tingkat pengambil kebijakan dan ingin menjadi whistleblower, kirimkan pesanmu ke redaksi@asumsi.co. Kami bisa menjaga kerahasiaan identitasmu.
Iklan Baris
Sukhavasthi. Depok. Solusi untuk mengurangi kerontokan rambut dan membantu menstimulasi pertumbuhan rambut. Dari 100% bahan natural, Hair Oil dari Sukhavasthi adalah pilihan yang tepat. Aman untuk bumil dan busui.
Pustaka Merahitam. Makassar. Menjual berbagai jenis buku yang berkualitas, sangaaat murah, dan original. Utk wilayah SulSelBar gratis ongkir.
Labellion. Banjaran, Kab. Bandung. Jasa sablon label pita, sablon plastik, hangtag, stiker, sablon amplop kemasan, gratis desain simple bagi fix order.
Mau pasang iklan gratis? Klik di sini